DPRD Tabalong Sahkan Perda Perubahan PDAM Jadi PT AMTB

Tabalong – DPRD Tabalong menggelar rapat paripurna ke-1 masa sidang 1 tahun 2022, tentang penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap raperda perubahan atas perda nomor 5 tahun 2021, tentang perubahan bentuk badan hukum pdam kabupaten tabalong. Dalam rapat yang digelar pada selasa 15 Februari 2022 ini, ketujuh fraksi di dprd tabalong menyetujui Raperda perubahan tersebut.

Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani mengapresiasi, atas penyampaian pendapat akhir fraksi, serta komisi dua dprd yang telah membahas rancangan raperda perubahan ini sejak awal. Bupati anang juga menyampaikan, pihak eksekutif akan menindaklanjuti poin-poin penting dari catatan yang disampaikan ketujuh fraksi.  

 “Kami pikir yang penting antara DPRD dan eksekutif mempunyai pandangan yang sama, bahwa pelayanan air bersih di Kabupaten Tabalong ini harus lebih baik dari waktu ke waktu. Bahwa dari pelayanan itu kita mendapatkan Pendapatan Asli Daerah yang meningkat, saya kira ini juga menjadi hal penting kita bersama.” Kata Anang Syakhfiani, Bupati Tabalong.

Wakil ketua dprd tabalong, jurni berharap, perubahan pdam menjadi PT Air Minum Tabalong Bersinar ini, dapat mewujudkan pemerataan distribusi air bersih hingga ke pelosok desa di Tabalong. Jurni menambahkan, peningkatan layanan air bersih ini nantinya juga berdampak terhadap pendapatan asli daerah.

 “Kalo perkembangannya memang sudah bagus pak, cuma kita harus mencapai kalo tidak salah 83% itu baru kita boleh meminta kepada pihak perusahaan harus ada penghasilan atau pendapatan. Kalo selama belum mencapai itu kita hanya meutamakan pelayanan, bagaimana pelayanan supaya bisa…artinya tahap per tahap bisa meningkat.” Kata Jurni, Wakil Ketua DPRD Tabalong.

Dalam perda nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan bentuk badan hukum PDAM Kabupaten Tabalong, modal dasar yang ditetapkan senilai 1 triliun 180 juta rupiah, untuk rencana jangka panjang. Namun dikarenakan belum memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku bagi perseroda, maka dilakukan perubahan modal dasar menjadi 700 juta rupiah, untuk rencana jangka menengah. (Alfi Syahrin).